Paradigma Manajemen Negara Berdasarkan Para Ahli

Paradigma Administrasi Negara Menurut Para Ahli yaitu topik pembahasan yang akan di uraikan pada artikel kali ini, yang mana akan dijelaskan bagaimana paradigma manajemen negara itu berdasarkan pendapat dan teori serta konsep oleh para ahli. Pada dasarnya perkembangan suatu ilmu sanggup ditelusuri melalui perubahan paradigma. Menurut Atmosudirjo (2003:91), mengartikan paradigma sebagai sudut pandang utama.

Henry (dalam Pasolong, 2007:28) mengemukakan lima paradigma Administrasi Publik, yaitu:

Lima (#5) paradigma manajemen negara berdasarkan Henry (dalam Pasolong)

1. Paradigma pertama

Yakni Prinsip-prinsip manajemen publik, lokus dari manajemen negara tidak merupakan duduk kasus dalam paradigma ini, yang dipentingkan fokusnya yakni prinsip-prinsip manajemen dipandang sanggup berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini (1927-1937), manajemen mempunyai prinsip-prinsip yang jelas.

Prinsipnya adalah manajemen negara sanggup dinegara mana saja walaupun berbeda, maksud berbeda yakni menyerupai berikut :

a. Berbeda kebudayaan

b. Berbeda lingkungan

c. Berbeda visi dan lainnya.

Pada fase ini, manajemen negara mencapai puncak reputasinya.

2. Paradigma kedua

Yakni Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi. Fokus dari Administrasi Negara Terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik dan budi merupakan subtansi ilmu politik. Lokus paradigma ini yaitu mempermasalahkan dimana seharusnya manajemen negara berada. Pada masa ini 1900-1926 dibedakan dengan terang antara manajemen dan politik negara.

3. Paradigma ketiga

Yakni Administrasi negara sebagai ilmu politik, pada masa ini (1950-1970), secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu perjuangan untuk menetapkan kembali kekerabatan konseptual antara manajemen negara dan ilmu politik. Konsekuensinya dari perjuangan ini yaitu keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Umar (2004:5) menyebut bahwa fase ini manajemen negara telah berkembang sebagai bab dari ilmu politik. Dalam masa ini, ada dua perkembangan gres yang patut dicatat, yaitu:

a. Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistimologis.

b. Timbulnya studi perbandingan dan pembangunan manajemen sebagai salah satu bab dari ilmu manajemen publik.

4. Paradigma keempat

Yakni Administrasi negara sebagai ilmu admisnistrasi . Pada masa ini 1954-1970, manajemen negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan di awali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu admistrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua sesudah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu manajemen hanya memperlihatkan fokus, tetapi tidak pada lokusya.

5. Paradigma Kelima

Yakni Administrasi negara sebagai ilmu manajemen negara. Masa ini terjadi sesudah tahun 1970. Pada masa ini, manajemen negara telah berubah menjadi ilmu manajemen negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (policy science), dan bidang kajian telah menujukkan warnanya sendiri.

Frederickson (1984:27-30), mengemukakan enam paradigma manajemen publik yaitu sebagai berikut:

Enam (6) paradigma manajemen negara berdasarkan Frederickson

1. Birokrasi klasik

Fokus pengamatan paradigma ini yaitu struktur (desain) organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang menjadi lokus yaitu banyak sekali jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis. Nilai pokok yang ingin diwujudkan yaitu efesiensi, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.

2. Birokrasi neo-klasik

Nilai yang di anut dan ingin dicapai paradigma ini yaitu serupa dengan paradigma pertama, tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya berbeda. Lokus dari paradigma ini yaitu “keputusan” yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya adalah” proses pengambilan keputusan” dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi.

3. Kelembagaan

Paradigma kelembagaan fokusnya perhatian paradigma ini terletak pada pemahaman mengenai “perilaku birokrasi” yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah-masalah efesiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi kurang menerima perhatian. Salah satu sikap organisasi yang diungkapkan paradigma ini yaitu sikap pengambila keputusan yang bersifat gradual dan inkremental.

4. Hubungan kemanusian

Inti yang mendasari paradigma ini yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan kekerabatan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan meningkatkan secara optimal tingkat kepuasan, fokus dari paradigma ini yaitu “ dimensi-dimensi kemanusian” dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun organisasi.

5. Pilihan publik

Fokus Administrasi Negara berdasarkan paradigma ini tak lepas politik. Sedangkan fokusnya yaitu pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks.

6. Administrasi negara baru

Fokus dari manajemen negara gres mencakup perjuangan untuk mengorganisasikan, mengambarkan, mendesain, atau membuat organisasi sanggup berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusian secara maksimal yang dilaksanakan dengan pertanda sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta sanggup memperlihatkan secara merata jasa-jasa yang diharapkan masyarakat.

Sedangkan Chemma (dalam Keban 2008:37), mengungkapkan empat fase manajemen publik yang juga pertanda perkembangan manajemen publik. empat paradigma tersebut adalah:

Empat (#4) paradigma manajemen negara berdasarkan Chemma (dalam Keban)

1. Traditional public administration

Yang beriorentasi pada hirarki, kontinuitas, ketidak berpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas.

2. Public Management

Yang memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efesiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pad pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar dan lebih sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan juga tugas sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik, dan memperkecil domain dari traditional public administration.

3. New Public Management

Yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, penemuan dan orientasi pada hasil,out-sourcing, dan contracting out, serta promosi adab propesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.

4. Governance

Yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan prosedur dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok sanggup mengartikulasikan kepetingannya, memediasi banyak sekali perbedaan-perbedaannya dan mejalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan sanggup memainkan kiprahnya dalam membuat lingkungan politik dan aturan yang kondusif., sementara sektor swasta memainkan kiprahnya dalam membuat lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat madani menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat.

Demikian pembahasan mengenai Paradigma Administrasi Negara Menurut Para Ahli.

Daftar Pustaka

*Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

*Keban, Yeremias. 2008. Administrasi Publik. Yogyakarta:  Gava Media

*Teori pada buku yang di terbitkan oleh Atmosudirjo pada tahun 2003

*Teori pada buku yang di terbitkan oleh Umar pada tahun 2004

*Teori pada buku yang di terbitkan oleh Frederickson pada tahun 1984

Buat lebih berguna, kongsi: